Ibukota Indonesia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja identik dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Negara Indonesia yang dimaksud lebih banyak baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang lebih banyak baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Nusantara dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi kemudian pemberdayaan pekerja migran Tanah Air dengan memberikan pendampingan sejak pada pelatihan di konteks psikologis serta pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang memiliki akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, kemudian Menteri Karding menyokong PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesia di hal wirausaha.
“Bahwa merekan kembali ini berjauhan lebih tinggi baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memaparkan pihaknya selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa serta negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang tersebut dipandang perlu bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, direalisasikan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
