Sampe L. Purba
Peneliti Senior pada Pusat Studi Hukum kemudian Kebijakan Strategis, Alumni PPRA Lemhannas RI
SELAMA bertahun-tahun, wacana energi terbarukan terus didorong sebagai solusi utama bagi ketahanan energi nasional. Namun, kenyataannya, banyak dari sumber energi terbarukan masih belum viable secara ekonomi, mempunyai keterbatasan infrastruktur, kemudian bergantung pada subsidi yang mana besar. Sementara itu, Indonesia miliki sumber daya energi fosil yang melimpah, teristimewa batubara , yang digunakan dapat dimanfaatkan secara lebih lanjut optimal untuk memenuhi keinginan energi nasional secara lebih besar realistis kemudian berkelanjutan.
Swasembada energi tidak cuma tentang transisi ke energi hijau, tetapi juga bagaimana melakukan konfirmasi bahwa seluruh lapisan rakyat mempunyai akses terhadap energi yang dimaksud terjangkau juga dapat diandalkan. Untuk itu, pemanfaatan briket batubara emisi terkendali dapat menjadi solusi strategis guna mengempiskan ketergantungan pada energi bersubsidi dan juga menciptakan ketahanan energi yang tersebut lebih lanjut mandiri.
Garis Kemiskinan dan juga Akses Energi
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rupiah 583.000 per kapita per bulan atau sekitar 1,19 dolar Negeri Paman Sam per hari. Sementara itu, menurut standar Bank Bumi untuk negara berpendapatan menengah berhadapan dengan (UMIC), batas kemiskinan adalah 6,85 dolar Amerika Serikat per hari. Perbedaan standar ini menunjukkan bahwa ukuran kemiskinan harus dilihat di konteks lokal, termasuk faktor daya beli serta intervensi kebijakan pemerintah seperti subsidi energi.
Subsidi energi memainkan peran penting di mengempiskan dampak kemiskinan energi. Pada tahun 2025, total subsidi energi yang mencakup LPG, BBM, serta listrik diperkirakan mencapai Mata Uang Rupiah 203,41 triliun, meningkat dari Simbol Rupiah 108,84 triliun pada tahun 2020. Meskipun kegiatan subsidi ini belum sepenuhnya tepat sasaran, mereka itu tetap memperlihatkan menjadi instrumen penting di menjaga daya beli publik miskin terhadap energi. Namun, ketergantungan terus-menerus pada subsidi energi bukanlah strategi yang tersebut berkelanjutan. Diperlukan solusi alternatif yang dimaksud lebih tinggi mandiri kemudian tiada membebani anggaran negara secara terus-menerus.
Kondisi Demografi dan juga Tantangan Pembangunan
Indonesia menghadapi tantangan demografi yang digunakan signifikan. Dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 48%, setiap 100 penduduk usia produktif [14 – 65 tahun] harus menanggung 48 orang usia non-produktif. Di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, hitungan ini bahkan mencapai 60%. Kondisi ini menambah beban perekonomian dan juga menuntut adanya penanaman modal besar pada sektor energi serta infrastruktur guna meningkatkan produktivitas nasional. Apabila Negara tiada mampu menyediakan lapangan kerja untuk usia produktif, maka bonus demografi ini akan berpotensi menjadi beban demografi atau bencana demografi.
Faktor lain yang digunakan mempengaruhi peningkatan kegiatan ekonomi dan juga swasembada energi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang digunakan masih tinggi, yaitu sekitar 6,33%. Angka ini menunjukkan bahwa penanaman modal yang tersebut diperlukan untuk menciptakan perkembangan kegiatan ekonomi 1% lebih tinggi tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya yang tersebut miliki ICOR sekitar 4-5%. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan penanaman modal juga efisiensi energi yang mana lebih besar baik untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Pembangunan sektor energi yang inklusif tiada semata-mata bertujuan meningkatkan ketersediaan energi tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Pembangunan energi terbarukan, seperti biogas dari limbah pertanian lalu tenaga surya untuk desa-desa terpencil, dapat menjadi solusi ganda pada meningkatkan akses energi juga memacu dunia usaha lokal. Namun, pendekatan ini masih membutuhkan penanaman modal besar, memiliki keterbatasan teknologi, lalu belum mampu menggantikan permintaan energi pada skala besar. Oleh lantaran itu, solusi berbasis energi fosil yang dimaksud lebih tinggi terkontrol, seperti briket batubara emisi rendah, bisa saja menjadi alternatif yang mana lebih tinggi realistis.
Pemanfaatan Briket Batubara: Solusi kemudian Strategi Kebijakan
Selain mengandalkan subsidi lalu elektrifikasi, salah satu alternatif solusi yang digunakan dapat diperkenalkan adalah pemanfaatan briket batubara sebagai sumber energi rumah tangga. Indonesia mempunyai cadangan batubara yang sangat besar, dengan produksi tahunan mencapai 836 jt ton, di tempat mana sekitar 60% merupakan low-rank coal yang ideal untuk diolah menjadi briket. Sebagian besar batubara ini diekspor ke mancanegara di bentuk bulk, sementara konsumsi domestik, baik untuk lapangan usaha maupun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mencapai sekitar 233 jt ton per tahun untuk keinginan domestik dan juga 555 jt ton untuk ekspor.
Briket batubara miliki beberapa keunggulan, seperti ketersediaan melimpah, nilai tukar terjangkau, juga kemudahan distribusi yang digunakan dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Jika dibandingkan dengan energi terbarukan yang digunakan masih bergantung pada subsidi, briket batubara dapat memberikan solusi energi yang lebih lanjut mandiri kemudian efisien bagi warga miskin. Namun, tantangan utama pada penggunaannya adalah emisi CO2 serta polusi udara yang mana dihasilkan. Oleh oleh sebab itu itu, diperlukan teknologi yang digunakan mampu mengempiskan emisi CO2 serta meningkatkan efisiensi pembakaran, seperti penyelenggaraan adsorben karbon, teknologi gasifikasi skala kecil, juga desain tungku yang lebih banyak ramah lingkungan.
Pemerintah dapat menyokong riset serta penanaman modal di pengembangan briket batubara yang lebih tinggi bersih, sekaligus memperkenalkan kegiatan subsidi atau insentif untuk rumah tangga yang beralih menggunakan briket sebagai alternatif LPG lalu listrik. Dengan strategi ini, ketahanan energi dapat tambahan terjamin tanpa terlalu bergantung pada subsidi material bakar impor.
Beberapa strategi kebijakan yang dimaksud dapat diterapkan untuk menggalang penyelenggaraan briket batubara antara lain:
• Penguraian infrastruktur distribusi briket batubara, sehingga dapat menjangkau tempat terpencil yang mana sulit dijangkau oleh jaringan listrik atau distribusi LPG.
• Insentif bagi bidang kecil juga menengah untuk memproduksi briket batubara berkualitas tinggi yang rendah emisi.
• Pendukung riset dan juga pengembangan teknologi pembakaran bersih, sehingga briket batubara menjadi tambahan ramah lingkungan serta efisien.
• Kampanye edukasi dan juga pelatihan bagi warga mengenai pemakaian briket batubara, agar dia memahami khasiat juga cara penggunaannya secara optimal.
• Perbandingan biaya antara briket batubara kemudian energi terbarukan, untuk menunjukkan bahwa briket tambahan feasible secara sektor ekonomi bagi rumah tangga menengah ke bawah lalu bidang kecil.
Mewujudkan swasembada energi tiada cuma tentang meningkatkan produksi lalu efisiensi energi, tetapi juga tentang melakukan konfirmasi bahwa energi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya merekan yang tersebut berada di tempat bawah garis kemiskinan. Alih-alih terus bergantung pada subsidi energi atau mengejar solusi energi hijau yang mana belum sepenuhnya siap, Indonesia perlu mempertimbangkan solusi yang tersebut lebih lanjut realistis lalu mandiri, seperti pemanfaatan briket batubara emisi rendah.
Dengan strategi yang mana berbasis data kemudian kebijakan yang digunakan lebih lanjut tepat sasaran, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan sekaligus mengempiskan kemiskinan. Tantangan ini memang benar kompleks, tetapi dengan kolaborasi yang mana kuat antara pemerintah, sektor swasta, kemudian masyarakat, Indonesia dapat menuju kemandirian energi yang dimaksud lebih besar inklusif dan juga berkelanjutan.
