Ibukota Indonesia – Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menganggap apabila kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat berubah jadi peluang penting bagi Tanah Air untuk merevitalisasi bidang nasional juga mengoptimalkan peluang kekuatan di negeri.
Aminuddin ditemui di dalam sela Puncak Dharma Santi BUMN 2025 di Jakarta, Mingguan mengumumkan jikalau kebijakan Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump dapat berubah menjadi tantangan bagi Tanah Air untuk mempercepat perubahan fundamental lapangan usaha juga meningkatkan daya saing BUMN ke pangsa global secara lebih banyak agresif juga terukur.
"Tantangan untuk kita lah, peluang untuk kita lebih banyak revitalisasi industri, saya kira itu," kata Aminuddin.
Meski begitu, Aminuddin bukan memberikan penjelasan tambahan lanjut terkait dampak secara langsung kebijakan tarif Presiden Negeri Paman Sam terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun menegaskan pentingnya mendirikan sektor yang digunakan tangguh juga mandiri dengan revitalisasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pesannya untuk Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump pasca Negeri Paman Sam memberikan tarif impor timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesia juga tarif impor 10 persen untuk semua negara.
Dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis senior dalam kediaman pribadi Prabowo dalam Hambalang, Kota Bogor, Jawa Barat, Mingguan (6/4), sebagaimana dikutipkan dari siaran TVRI dalam Jakarta, Selasa, Presiden menekankan Tanah Air dan juga Amerika Serikat punya hubungan erat yang dimaksud terjalin lama sehingga Indonesi berharap ada perlakuan yang baik dari Amerika Serikat terkait kebijakan tarif tersebut.
“Saya ingin sampaikan, saya bilang: We respect United States. We have been good friends for many, many years, and we are willing, we always invite you to participate in our economy. Kita mohonlah ada perlakuan yang tersebut baik,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan salah satu jurnalis.
Presiden Prabowo kemudian menyampaikan dirinya mengutus Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengawasi delegasi Indonesia berunding dengan pemerintahan Amerika Serikat di dalam Washington.
“Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita telah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi untuk negosiasi,” sambung Presiden.
Presiden, di wawancara yang mana sama, optimistis ada jalan sedang yang tersebut dapat disepakati oleh dua negara.
Prabowo kemudian menunjukkan sebelum kebijakan tarif Trump, Tanah Air kemudian Negeri Paman Sam juga sempat berunding dan juga Negeri Paman Sam menawarkan minyak juga gasnya untuk Indonesia.
“Mereka tanya saya: Is Indonesi willing to buy oil and gas from United States? Ya saya bilang: Yes why not!” ujar Presiden.
Prabowo kemudian menyimpulkan Negara Indonesia sudah ada cukup sejumlah mengimpor minyak lalu gas dari luar negeri, tetapi prosesnya kurang efisien dikarenakan melibatkan sejumlah broker.
“Jadi kita memang sebenarnya impor cukup berbagai BBM (bahan bakar minyak) dari luar, juga gas. Saya periksa, saya cek banyak yang digunakan enggak jelas. Impornya dari mana? Lewat broker, broker, broker,” kata Presiden
“Langsung saja, Pertamina, kamu tentunya harus impor dari negara yang saling menguntungkan, entah Amerika Serikat, entah mana,” sambung Presiden.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap banyak negara, salah satunya Indonesia, yang mana efektif berlaku tiga hari setelahnya diumumkan.
Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk beberapa jumlah negara, diantaranya Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan terbaru Amerika Serikat itu, Indonesi terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaya 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, lalu Vietnam 46 persen.
Artikel ini disadur dari Wamen BUMN: Tarif AS momentum revitalisasi industri nasional
