DKI Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral berubah menjadi prioritas diplomasi Indonesia di dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Negara Indonesia memacu reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam program diskusi “Dinamika serta Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan juga Kondisi Keuangan Global” oleh The Yudhoyono Institute di dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, susunan institusi multilateral yang dimaksud ada ketika ini seperti PBB dan juga Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Bumi II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi lalu kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang dimaksud semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global pada waktu ini tidaklah mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tidak ada lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesia senantiasa menggerakkan aksi reformasi multilateral dikarenakan meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih lanjut inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam bumi yang mana semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu menghadirkan globus untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah jikalau tidaklah diiringi dengan pembaharuan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan rute reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah total anggota terus Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya pada Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan juga lainnya mempunyai populasi juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang dimaksud setara pada bentuk tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
