Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata sama-sama kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menghasilkan seperti pokja sama-sama dengan Kemendagri," kata Deputi Lingkup Industri juga Pengembangan Usaha Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi pada tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menimbulkan nota kesepahaman kerja mirip dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di dalam tempat wisata.
Guna menyokong penerapan kerja mirip tersebut, menurut dia, Dinas Peluang Usaha Pariwisata penting memproduksi kesepakatan mirip dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang dimaksud tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang tersebut punya, kemudian Kementerian Keuangan tentunya, ini yang berubah jadi PR kami," katanya.
"Kami ingin kemungkinan besar bisa saja tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang sebenarnya dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki menyatakan bahwa asosiasi pelaku bidang usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel juga Tempat Makan Nusantara (PHRI) serta Gabungan Industri Perjalanan Negara Indonesia (GIPI) juga harus terlibat pada upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan juga pelaksanaan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman rakyat mengenai dampak buruk pungli dalam tempat wisata pada upaya mengatasi pungli di area wisata.
Deputi Pengembangunan Destinasi lalu Infrastruktur Kementerian Perjalanan Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul akibat tingkat pemahaman komunitas mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum dan juga penyuluhan terhadap komunitas di upaya penanggulangan pungli ke tempat wisata.
"Salah satu yang mana konkret adalah kita menjamin dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sebanding yang telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
