Ibukota Indonesia – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak juga Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) di upaya mengawasi dan juga mengendalikan penyaluran unsur bakar minyak (BBM) subsidi serta kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya ke Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat wilayah (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi dan juga konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi lalu kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi lalu kompensasi untuk masyarakat yang berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika ketika bermetamorfosis menjadi pembicara pada talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Nusantara ke Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas telah terjadi menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) lalu Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bisnis mikro, usaha perikanan, bisnis pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan miliki surat rekomendasi, yang tersebut diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah pernah mengembangkan program Xstar, yang tersebut merupakan salah satu alat kontrol penyelenggaraan BBM subsidi serta kompensasi agar tepat sasaran serta tepat volume.
"Kami juga sudah ada mempunyai perangkat lunak untuk penerbitan surat rekomendasi lalu datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah wilayah kemudian badan usaha penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas besar penyaluran BBM subsidi lalu kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam pada sebuah sistem, yang tersebut mana ukuran BBM subsidi dan juga kompensasi yang digunakan disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang mana sudah ada dikeluarkan untuk per individu konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berazam mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai menyadari bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang mana dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menggalakkan perempuan Tanah Air dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di dalam di negeri, lantaran gas bumi merupakan energi yang dimaksud tambahan bersih kemudian efisien.
"Bagaimana nanti pemukim beralih untuk energi yang dimaksud tambahan bersih dan juga lebih banyak enteng didapatkan. Sudah seharusnya perempuan terlibat untuk membantu serta menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang digunakan diberi amanah mengawasi sebuah lembaga, ia mengundang perempuan Tanah Air mengerahkan segenap kemampuan yang mana dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita kemudian berkontribusi nyata bagi penyelenggaraan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang tersebut dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang dimaksud diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi kemudian Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan juga Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan juga Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan juga banyak Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
