Ibukota – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang digunakan dijalankan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih tinggi fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan kondisi ke lapangan agar tak menghambat daya saing lapangan usaha nasional pada berada dalam persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku usaha juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu peningkatan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, serta rute produksi dari di negeri yang digunakan digunakan di sebuah item atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang kemudian jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar lebih lanjut kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang tersebut harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan berbagai manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima tambahan banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemakaian hasil di negeri tidak hanya saja masalah kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata tentang hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya saja mengupayakan lapangan usaha untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer sektor lokal agar berkembang kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
