Menag Lobi eksekutif Arab Saudi untuk Tambahan Kuota Pengawas Haji

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan telah terjadi melobi pemerintah Arab Saudi agar dapat menambahkan kuota pengawas haji untuk jemaah haji Indonesia.
Permintaan itu sudah pernah dilayangkan ketika dirinya bertemu dengan segera dengan Menteri Haji kemudian Menteri Aspek Kesehatan Arab Saudi.
“Kami memberikan alasan yang dimaksud sangat masuk akal bahkan juga menteri hajinya juga juga menteri kesehatannya kemarin juga kami yakinkan bahwa betapa perlunya kami mendapatkan tambahan pendamping ini,” kata Nasaruddin pada waktu rapat bersatu Komisi VIII DPR RI, di area Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Salah satu alasan kuat mengapa Indonesia membutuhkan tambahan kuota adalah dikarenakan tahun ini diprediksi 1.000-1.500 jemaah haji dengan syarat Indonesia masuk di kategori lansia dengan risiko tinggi hingga penyandang disabilitas.
Namun, pemerintah Arab Saudi sudah ada menetapkan kuota pengawas haji belaka sebesar 1 persen dari total jemaah haji.
Penurunan kuota petugas ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi untuk menghurangi jumlah agregat petugas haji dalam masing-masing negara.
Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Rincian kuota yang dimaksud adalah 203.320 untuk jemaah haji reguler dan juga 17.680 untuk jemaah haji khusus. Dengan ketentuan tersebut, kuota untuk petugas haji Indonesia hanya saja sebanyak 2.210 orang saja.
“Kami betul-betul kami juga perjuangkan ke pemerintah Saudi Arabia agar pendamping haji ini jangan cuma sekitar 2.000 seperti yang tersebut menjadi ketentuan internasionalnya,” ujarnya.
Nasaruddin mencoba menjelaskan terhadap pihak Arab Saudi bahwa dengan pembatasan kuota pengawas ini justru akan memproduksi kesulitan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya disebabkan oleh kendala bahasa.
“Jadi itu sesungguhnya banyaknya pendamping haji itu akan memudahkan tugasnya pemerintah Saudi Arabia lantaran kalau tak kan itu (pendampingan) akan diantisipasi oleh pemerintah Saudi Arabia,” pungkasnya.






