Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Fakta Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi melawan pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang mana akurat.
Direktur Penelitian Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik apabila Luhut menginginkan data yang digunakan merekam pendapat masyarakat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik umum juga Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan sekadar waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut tentang data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru memohonkan Luhut tidaklah bersikap reaksioner menghadapi kritik yang mana dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang tersebut berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang digunakan tepat lalu baik bagi publik.
“Kami justru mengamati Pak Luhut yang digunakan seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang mana disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi lalu bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang tersebut tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan kemudian ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tidaklah setuju dengan Revisi UU TNI yang mana menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidaklah tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi bukan tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang dimaksud juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, juga Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan lalu keraguan responden yang mana tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi kemudian pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
