JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap memperlihatkan bertanggung jawab berhadapan dengan situasi yang dimaksud terjadi di tempat perusahaan, meskipun perkara yang dimaksud mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang digunakan diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif kemudian perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap saja ada pada pundaknya. Oleh dikarenakan itu, beliau bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta menjamin kejadian sama tiada terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah ketika ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk meminta-minta maaf untuk seluruh rakyat Indonesia melawan kejadian yang digunakan sudah pernah mengakibatkan kegaduhan di tempat masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan juga kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidak ada secara langsung tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang dimaksud diambil agar bukan memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan juga evaluasi internal.
“Kami sangat menggalang proses penegakan hukum yang tersebut dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang mana ditemukan dan juga memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah pernah membentuk crisis center yang mana bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau kemungkinan risiko perusahaan kemudian operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi juga efektivitas di menangani berbagai tantangan di tempat masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting di melakukan konfirmasi keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang tersebut menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Standard BBM di dalam SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Ini adalah yang dimaksud Akan Dilakukan Pertamina
